Erick Thohir: Jangan Bandingkan Danantara dengan 1MDB, Kita Bisa Belajar dari Sovereign Wealth Fund yang Sukses!

INDONESIA KUAT - Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan tegas membantah anggapan yang menyamakan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dikenal dengan skandal korupsi besar. Erick menjelaskan pentingnya melihat contoh positif dalam pengelolaan dana investasi negara, dan ia berharap masyarakat bisa memberi kesempatan bagi Danantara untuk menunjukkan kinerjanya.

"Saya dan Pak Rosan itu benar-benar baik hubungannya. Pak Rosan pernah jadi Wakil Menteri BUMN juga, jadi ini saya rasa positif. Visi Presiden juga positif. Saya yakin meskipun market masih berpikir negatif, kita perlu berikan waktu untuk Danantara," kata Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

Erick mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menilai Danantara hanya karena pengalaman buruk negara lain. Ia mencontohkan keberhasilan Sovereign Wealth Fund (SWF) di negara-negara seperti Saudi, Dubai, dan Qatar. "Pak, jangan sampai Danantara disamakan dengan 1MDB. Lihat juga PIF di Saudi yang bagus, atau ADIA di Dubai, Qatar Investment di Qatar yang bagus," jelas Erick, menegaskan bahwa Indonesia harus berani belajar dari contoh yang sukses.

Pentingnya keberanian untuk menilai berdasarkan yang positif juga disampaikan Erick. Ia menjelaskan bahwa pendanaan untuk Danantara tidak berasal dari uang rakyat, melainkan dari dividen yang diperoleh perusahaan BUMN yang kemudian diinvestasikan kembali. "Bukan uang masyarakat yang diambil dari bank dan diinvestasikan, ini dividen yang dimasukkan ke investasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Erick mengajak publik untuk memberi kesempatan bagi Danantara untuk membuktikan kinerjanya sebelum membuat penilaian negatif. "Jangan langsung berargumentasi berdasarkan persepsi yang terbentuk. Kita harus belajar dari Sovereign Wealth Fund yang sukses, bukan yang bermasalah," tambah Erick.

Erick juga mengkritik anggapan umum yang sering mengaitkan BUMN dengan korupsi dan inefisiensi. Menurutnya, jika memang semua BUMN terlibat korupsi, tidak mungkin perusahaan-perusahaan pelat merah bisa mencatatkan laba yang luar biasa. "Kalau BUMN korup semua, tidak mungkin profitnya Rp310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport bisa lebih baik seperti sekarang," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Erick menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, tetapi masyarakat perlu melihat bukti nyata sebelum menjatuhkan penilaian. "Kalau ada isu-isu di lapangan, silakan saja. Tapi kita buktikan dulu," tutup Erick.